Piagam Madinah


SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM
Dosen Pengampu : Drs. Rofik,M.Ag
“Piagam Madinah”
Disusun oleh:
Akhid Nur Kholis Pratama
( 10410060/II PAI D )


A. Sejarah terbentuknya piagam madinah.
            Sejarah menunjukkan bahwa nabi muhammad dan umat islam, selama kurang lebih 13 tahun di makkah terhitung sejak pengangkatan Nabi Muhammad sebagai nabi. Belum mempunyai sesuatu kekuatan dan kesatuan politik yang menguasai suatu wilayah. Umat islam menjadi suatu komunitas yang bebas dan merdeka setelah pada tahun 622 M hijrah ke madinah.[1]
             Madinah adalah sebuah kota kurang lebih berjarak 400 kilometer di sebelah utara kota Makkah. Penduduk kota Yatsrib terdiri dari beberapa suku Arab dan Yahudi. Suku Yahudi terdiri Bani Nadzir, Bani Qainuna, dan Bani Quraidzah yang mempunyai kitab suci sendiri, lebih terpelajar dibandingkan penduduk Yatsrib yang lain. Sedangkjan suku Arabnya terdiri dari suku Aus, dan Khazraj, di mana kedua suku itu selalu bertempur dengan sengitnya dan sukar untuk didamaikan.[2]
            Kalau di makkah sebelumnya mereka menjadi kaum yang paling dibenci dan di tindas setelah mereka berada di madinah, mereka mempunyai kedudukan yang baik dan segera merupakan umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri.
            Namun dalam praktenya dalam kehidupan sehari-harinya para kaum muhajirrin dan kaum anshar mempunyai banyak perbedaan yang itu bisa menimbulkan konflik bagi kedua kaum itu. Namun nabi muhammad sebagai orang yang mempunyai sifat yang mempunyai sifat paling bijaksana mempunyai suatu jalan keluar yang sangat baik untuk menyatukan kedua suku yang banyak memiliki perbedaan dengan cara mempersaudarakan di antara mereka layaknya saudara kandungan yang saling pusaka mempusakai. Jika salah satu dari kedua bersaudara yang baru dipersatukan tersebut wafat, maka saudara angkatnya berhak atas seperenam harta warisannya. Perlu diketahui hukum waris sebagaimana kita kenal sekarang belum berlaku saat itu.
            Upaya yang dilakukan Rasul itu telah menjadi alat yang ampuh untuk mematikan segala perang saudara dan permusuhan yang dulu selalu timbul di antara mereka. Iklim baru ini sangat menunjang perkembangan agama Islam di Madinah. Sehingga dalam tempo yang amat pendek, tidak lebih dari dua belas bulan sesudah Rasul menetap di Madinah, menurut keterangan Ibnu Ishaq yang wafat dalam temp hari tidak ada lagi satu rumah orang Madinah yang belum Islam selain daripada suku kecil dari suku Aus.
             Membuat suatu piagam politik untuk mengatur kehidupan bersama di madinah yang dihuni oleh beberapa golongan. Ia memandang perlu meletakkan aturan pokok tata kehidupan bersama di madinah agar terbentuk kesatuan hidup di antara segala macam suku yang ada di madinah. Kesatuan hidup yang baru dibentuk itu dipimpin oleh Muhammad SAW sendiri, dan menjadi negara yang berdaulat . dengan demikian di madinah Nabi Muhammad bukan lagi hanya sebagai rasul allah tetapi juga mempunyai sifat kepala negara.

B.         Hakekat Piagam Madinah
     1. Penyusunan dan Keontentikannya
                        Disini dapat diterangkan bahwa yang berkenaan dengan pendapat yang mengatakan Bahwa piagam itu dibuat pada tahun pertama hijriyah atau sebelum perang badar. Ketika posisi nabi muhammad dan kaum muslimin sebelum perang badar semakin kuat, namun yahudi mulai menunjukkan sikap permusuhan secara diam-diam. Tapi karena mereka telah membuat perjanjian damai dengan nabi maka mereka tidak berani mencetuskannya.naskah perjanjian itu pertama di buatoleh nabi muhammad dengan melibatkan kaum yahudi dan trjadi sebelum perang badar. Kedua naskah tersebut dipersatukan oleh para penulis sejarah ke dalam satu naskah.[3]
                        Mengenai keontetikan naskah piagam madinah yang berjumlah 47 pasal setelah pembukuan dapat dilihat dari aspek-aspek muatanyya, bahasanya, dan tinjauan ilmu hadits. Dari segi muatannya sebagai ketetapannya menggambarkan komposisi atau peta sosiologis penduduk madinah saat itu dan gambaran tersebut sesuai dengan informasi sejarah dari sumber lain. Dari segi bahasa, Teksnya terdiri dari kalimat-kalimat pendek, banyak pengulangan yang ditulis dalam satu pola, yaitupenggunaan kata-kata dan ungkapan yang sesuai dengan waktu itu dan menggambarkan semangat zaman. Tetapi walaupun kaliamatnya pendek dan singkat namun isinya dan spirit yang terkandung di dalamnya cukup padat.[4]
       2. Posisi dan Urgensinya Dalam Mempersatukan Penduduk Madinah
                        piagam madinah yang juga disebut sebagi konstitusi madinah itu telah bisa memperstuakan warga madinah dalam suatu kesetuan politik tipe baru menjadi satu umat. Hal itu bisa dipahami bahwa semua golongan harus bisa menerima muhammad sebagai Rasul Allah menjadi syarat terbentuknya federasi itu tampaknya tidak beralasan. Sebab, sebelum piagam itu dibuat nabi, begitu mereka masuk islam secara otomatis mereka telah mengakui Muhammad SAW sebagai rasul Allah dan kedudukannya sebagai rasul tidak dapat dipisahkan dari doktrin ajaran islam. Jadi, pengakuan terhadap Muhammad sebagai rasul Allah bukan syarat terbentuknya fedderasi atau lahirnya piagam itu. Namun dari apresiasi dan pendapat mereka tersebut dapat disimpulakn bahwa mereka sepakat piagam itu memiliki nilai dan posisi strategis yang amat penting dalam membentuk persatuan dan kesatuan penduduk madinah yang heterogen itu dalam kehidupan bersama di berbagai lapangan kehidupan.[5]
      3. Kedudukannya sebagai konstitusi negara madinah
                               Berdasarkan konklusi itu, maka harus diakui bahwa piagam madinah tidak dapat memenuhinya secara paripurna. Sebab, di dalmnya tidak ditemui penjelaqsan tentang pembagian kekuasaan antara eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Tetapi ia menetaapkan adanya pemegang hukum tertinggi. Namun demikian, ia dapat disebut sebagai konstitusi, karena ciri-ciri dapat ia penuhi  yaitu: ia dalam bentuk tertulis; menjadi dasar organisasi pemerintahan madinah sebagai suatu umat; adanya kedaulatan negara yang dipegang oleh nabi; dan adanya ketetapan prinsip-prinsip pemerintahan yang fundamental, yaitu mengakui kebiasaan-kebiasaan masyarakat madinah, mengakui hak-hak mereka dan menetapkan kewajiban-kewajiban mereka.[6]                                             
C. Pentingnya piagam madinah
   Adapun Piagam Madinah itu mempunyai arti tersendiri bagi semua penduduk Madinah dari masing-masing golongan yang berbeda. Bagi Nabi Muhammad, maka Ia diakui sebagai pemimpin yang mempunyai kekuasaan politis. Bila terjadi sengketa di antara penduduk Madinah maka keputusannya harus dikembalikan kepada keputusan Allah dan kebijaksanaan Rasul-Nya. Pasal ini menetapkan wewenang pada Nabi untuk menengahi dan memutuskan segala perbedaan pendapat dan permusuhan yang timbul di antara mereka. Hal ini sesungguhnya telah lama diharapkan penduduk Madinah, khususnya golongan Arab, sehingga kedatangan Nabi dapat mereka terima. Harapan ini tercermin di dalam Baitul Aqabah I dan II yang mengakui Muhammad sebagai pemimpin mereka dan mengharapkan peranannya di dalam mempersatukan Madinah.
   Sedangkan bagi umat Islam, khususnya kaum Muhajirin, Piagam Madinah semakin memantapkan kedudukan mereka. Bersatunya penduduk Madinah di dalam suatu kesatuan politik membuat keamanan mereka lebih terjamin dari gangguan kaum kafir Quraisy. Suasana yang lebih aman membuat mereka lebih berkonsentrasi untuk mendakwahkan Islam. Terbukti Islam berkembang subur di Madinah ini. Bagi penduduk Madinah pada umumnya, dengan adanya kesepakatan piagam Madinah, menciptakan suasana baru yang menghilangkan atau memperkecil pertentangan antar suku. Kebebasan beragama juga telah mendapatkan jaminan bagi semua golongan. Yang lebih ditekankan adalah kerjasama dan persamaan hak dan kewajiban semua golongan dalam kehidupan sosial politik di dalam mewujudkan pertahanan dan perdamaian.
   Piagam Madinah ternyata mampu mengubah eksistensi orang-orang mukmin dan yang lainnya dari sekedar kumpulan manusia menjadi masyarakat politik, yaitu suatu masyarakat yang memiliki kedaulatan dan otoritas politik dalam wilayah Madinah sebagai tempat mereka hidup bersama, bekerjasama dalam kebaikan atas dasar kesadaran sosial mereka, yang bebas dari pengaruh dan penguasaan masyarakat lain dan mampu mewujudkan kehendak mereka sendiri.[7]
D. Isi pasal-pasal dalam piagam madinah[8]
Piagam madinah
mukadimmah
Dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang "Inilah Piagam Tertulis dari Nabi Muhammad SAW di kalangan orang-orang yang beriman dan memeluk Islam (yang berasal) dari Quraisy dan Yatsrib, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mempersatukan diri dan berjuang bersama mereka."
I. Pembentukan Ummat
Pasal  1
Sesungguhnya mereka satu bangsa negara (ummat), bebas dari (pengaruh dan kekuasaan) manusia.
Pasal 2
Kaum Muhajirin dari Quraisy tetap mempunyai hak asli mereka, saling menanggung, membayar dan menerima uang tebusan darah (diyat) karena suatu pembunuhan, dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang beriman.
Pasal 3
1. Banu 'Awf (dari Yathrib) tetap mempunyai hak asli mereka, tanggung menanggung uang tebusan darah (diyat).
2. Dan setiap keluarga dari mereka membayar bersama akan uang tebusan dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman.
Pasal 4
1. Banu Sa'idah (dari Yathrib) tetap atas hak asli mereka, tanggung menanggung uang tebusan mereka.
2. Dan setiap keluarga dari mereka membayar bersama akan wang tebusan dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman.
Pasal 5
1. Banul-Harts (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, saling tanggung-menanggung untuk membayar uang tebusan darah (diyat) di antara mereka.
2. Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.
Pasal 6
1.Banu Jusyam (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) di antara mereka.

2. Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman
Pasal 7
1. Banu Najjar (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) dengan secara baik dan adil.
2. Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang beriman.
Pasal 8
1. Banu 'Amrin (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) di antara mereka.
2. Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.
Pasal 9
1. Bani An-Nabiet (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) di antara mereka.
2. Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.
Pasal 10
1. Banu Aws (dari suku Yathrib) berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) di antara mereka.
2. Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.
Pasal 11
Sesungguhnya orang-orang beriman tidak akan melalaikan tanggung jawabnya untuk memberi sumbangan bagi orang-orang yang berhutang, karena membayar uang tebusan darah dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.
Pasal 12
Tidak seorang pun dari orang-orang yang beriman dibolehkan membuat persekutuan dengan teman sekutu dari orang yang beriman lainnya, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari padanya.
Pasal 13
Segenap orang-orang beriman yang bertaqwa harus menentang setiap orang yang berbuat kesalahan , melanggar ketertiban, penipuan, permusuhan atau pengacauan di kalangan masyarakat orang-orang beriman. Kebulatan persatuan mereka terhadap orang-orang yang bersalah merupakan tangan yang satu, walaupun terhadap anak-anak mereka sendiri.



Pasal 14
Tidak diperkenankan seseorang yang beriman membunuh seorang beriman lainnya karena lantaran seorang yang tidak beriman.Tidak pula diperkenankan seorang yang beriman membantu seorang yang kafir untuk melawan seorang yang beriman lainnya.
Pasal 15
Jaminan Tuhan adalah satu dan merata, melindungi nasib orang-orang yang lemah. Segenap orang-orang yang beriman harus jamin-menjamin dan setiakawan sesama mereka daripada (gangguan) manusia lain
Pasal 16
Bahwa sesungguhnya kaum-bangsa Yahudi yang setia kepada (negara) kita, berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan dari pergaulan umum.
Pasal 17
Perdamaian dari orang-orang beriman adalah satu. Tidak diperkenankan segolongan orang-orang yang beriman membuat perjanjian tanpa ikut sertanya segolongan lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Tuhan, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka.
Pasal 18
Setiap penyerangan yang dilakukan terhadap kita, merupakan tantangan terhadap semuanya yang harus memperkuat persatuan antara segenap golongan.
Pasal 19
Segenap orang-orang yang beriman harus memberikan pembelaan atas tiap-tiap darah yang tertumpah di jalan Tuhan.Setiap orang beriman yang bertaqwa harus berteguh hati atas jalan yang baik dan kuat.
Pasal 20
Perlindungan yang diberikan oleh seorang yang tidak beriman (musyrik) terhadap harta dan jiwa seorang musuh Quraisy, tidaklah diakui.Campur tangan apapun tidaklah diijinkan atas kerugian seorang yang beriman.
Pasal 21
Barangsiapa yang membunuh akan seorang yang beriman dengan cukup bukti atas perbuatannya harus dihukum bunuh atasnya, kecuali kalau wali (keluarga yang berhak) dari si terbunuh bersedia dan rela menerima ganti kerugian (diyat).Segenap warga yang beriman harus bulat bersatu mengutuk perbuatan itu, dan tidak diizinkan selain daripada menghukum kejahatan itu.
Pasal 22
Tidak dibenarkan bagi setiap orang yang mengakui piagam ini dan percaya kepada Tuhan dan hari akhir, akan membantu orang-orang yang salah, dan memberikan tempat kediaman baginya.Siapa yang memberikan bantuan atau memberikan tempat tinggal bagi pengkhianat-pengkhianat negara atau orang-orang yang salah, akan mendapatkan kutukan dan kemurkaan Tuhan di hari kiamat nanti, dan tidak diterima segala pengakuan dan kesaksiannya.
Pasal 23
Apabila timbul perbedaan pendapat di antara kamu di dalam suatu soal, maka kembalikanlah penyelesaiannya pada (hukum) Tuhan dan (keputusan) Muhammad SAW.
Pasal 24
Warganegara (dari golongan) Yahudi memikul biaya bersama-sama dengan kaum beriman, selama negara dalam peperangan.
Pasal 25
Kaum Yahudi dari suku 'Awf adalah satu bangsa-negara (ummat) dengan warga yang beriman. Kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka, sebagai kaum Muslimin bebas memeluk agama mereka. Kebebasan ini berlaku juga terhadap pengikut-pengikut/sekutu-sekutu mereka, dan diri mereka sendiri.Kecuali kalau ada yang mengacau dan berbuat kejahatan, yang menimpa diri orang yang bersangkutan dan keluarganya.
Pasal 26
Kaum Yahudi dari Banu Najjar diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf .
Pasal 27
Kaum Yahudi dari Banul-Harts diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf .
Pasal 28
Kaum Yahudi dari Banu Sa'idah diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf .
Pasal 29
Kaum Yahudi dari Banu Jusyam diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'awf.
Pasal 30
Kaum Yahudi dari Banu Aws diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf .
Pasal 31
Kaum Yahudi dari Banu Tsa'labah, diperlakukan sama seperti kaum yahudi dari Banu 'Awf di atas. Kecuali orang yang mengacau atau berbuat kejahatan, maka ganjaran dari pengacauan dan kejahatannya itu menimpa dirinya dan keluarganya.
Pasal 32
Suku Jafnah adalah bertali darah dengan kaum Yahudi dari Banu Tsa'labah, diperlakukan sama seperti Banu Tsa'labah
Pasal 33
Banu Syuthaibah diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf di atas.Sikap yang baik harus dapat membendung segala penyelewengan.
Pasal 34
Pengikut-pengikut/sekutu-sekutu dari Banu Tsa'labah, diperlakukan sama seperti Banu Tsa'labah.
Pasal 35
Segala pegawai-pegawai dan pembela-pembela kaum Yahudi, diperlakukan sama seperti kaum Yahudi.
Pasal 36
Tidak seorang pun diperbolehkan bertindak keluar, tanpa ijinnya Muhammad SAW. Seorang warga negara dapat membalaskan kejahatan luka yang dilakukan orang kepadanya.Siapa yang berbuat kejahatan, maka ganjaran kejahatan itu menimpa dirinya dan keluarganya, kecuali untuk membela diri.Tuhan melindungi akan orang-orang yang setia kepada piagam ini.
Pasal 37
Kaum Yahudi memikul biaya negara, sebagai halnya kaum Muslimin memikul biaya Negara. Di antara segenap warga negara (Yahudi dan Muslimin) terjalin pembelaan untuk menentang setiap musuh negara yang memerangi setiap peserta dari piagam ini.Di antara mereka harus terdapat saling nasihat-menasihati dan berbuat kebajikan, dan menjauhi segala dosa.Seorang warga negara tidaklah dianggap bersalah, karena kesalahan yang dibuat sahabat/sekutunya.Pertolongan, pembelaan, dan bantuan harus diberikan kepada orang/golongan yang teraniaya
Pasal 38
Warga negara kaum Yahudi memikul biaya bersama-sama warganegara yang beriman, selama peperangan masih terjadi.
Pasal 39
Sesungguhnya kota Yatsrib, Ibukota Negara, tidak boleh dilanggar kehormatannya oleh setiap peserta piagam ini.
Pasal 40
Segala tetangga yang berdampingan rumah, harus diperlakukan sebagai diri-sendiri, tidak boleh diganggu ketenteramannya, dan tidak diperlakukan salah.
Pasal 41
Tidak seorang pun tetangga wanita boleh diganggu ketenteraman atau kehormatannya, melainkan setiap kunjungan harus dengan izin suaminya
Pasal 42
Tidak boleh terjadi suatu peristiwa di antara peserta piagam ini atau terjadi pertengkaran, melainkan segera dilaporkan dan diserahkan penyelesaiannya menurut (hukum ) Tuhan dan (kebijaksanaan) utusan-Nya, Muhammad SAW. Tuhan berpegang teguh kepada piagam ini dan orang-orang yang setia kepadanya.
Pasal 43
Sesungguhnya (musuh) Quraisy tidak boleh dilindungi, begitu juga segala orang yang membantu mereka.
Pasal 44
Di kalangan warga negara sudah terikat janji pertahanan bersama untuk menentang setiap agresor yang menyergap kota Yathrib.


Pasal 45
Apabila mereka diajak kepada pendamaian (dan) membuat perjanjian damai (treaty), mereka tetap sedia untuk berdamai dan membuat perjanjian damai.Setiap kali ajakan pendamaian seperti demikian, sesungguhnya kaum yang beriman harus melakukannya, kecuali terhadap orang (negara) yang menunjukkan permusuhan terhadap agama (Islam). Kewajiban atas setiap warganegara mengambil bahagian dari pihak mereka untuk perdamaian itu.
Pasal 46
Dan sesungguhnya kaum Yahudi dari Aws dan segala sekutu dan simpatisan mereka, mempunyai kewajiban yang sama dengan segala peserta piagam untuk kebaikan (pendamaian) itu. Sesungguhnya kebaikan (pendamaian) dapat menghilangkan segala kesalahan.
Pasal 47
Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar aman, dan orang yang berada di madinah aman, kecuali orang zalim dan khianat. Allah adalah panjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Muhammad Rasulullah SAW.

Daftar Pustaka
Harun nasution. Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya. Jakarta.Universitas Indonesia
Nurcholis Majid. Islam, Agama dan Peradaban. Jakarta : Paramadina
Pulungan, J.suyuti. Prinsip-Prinsip dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al Quran. Raja Grafindo Persada.
Ahmad sukarja. piagam madinah dan undang-undang dasar 1945: kajian perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk. Jakarta. Universitas Indonesia.


[1] Harun nasution, islam ditinjau dari berbagai aspeknya, jakarta,Universitas Indonesia,jilid 1, hlm. 92
[2] Nurcholis Majid, Islam, Agama dan Peradaban, Jakarta : Paramadina, t.th., hlm. 41.
[3] Pulungan, J.suyuti, prinsip-prinsipdalam piagam madinah ditinjau dari pandangan al Quran, Raja Grafindo     Persada,1994, hlm. 89.
[4]  Ibid., hlm 92.
[5]  Ibid., hlm 111.
[6] Ibid., hlm 117
[7] Ibid., hlm. 67
[8]  Ahmad sukarja, piagam madinah dan undang-undang dasar 1945: kajian perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk, jakarta, Universitas Indonesia., hlm. 47

Related Posts:

0 Response to "Piagam Madinah"

Posting Komentar